Mengkaji Peran Indonesia Dalam Mewujudkan Energi Bersih

Mengkaji Peran Indonesia Dalam Mewujudkan Energi Bersih

Mengkaji Peran Indonesia Dalam Mewujudkan Energi Bersih – Dalam kebijakan energi nasional, pemerintah Indonesia menetapkan prioritas yang bertujuan untuk menggunakan energi ramah lingkungan dengan emisi minimal dan ramah lingkungan.

Mengkaji Peran Indonesia Dalam Mewujudkan Energi Bersih

Mengkaji Peran Indonesia Dalam Mewujudkan Energi Bersih

energiasolaraldia – Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang ditetapkan sebesar 23% pada tahun 2025 dalam kebijakan energi nasional.

Hal ini terlihat dari pemerintah dalam lima tahun terakhir, porsi EBT dalam bauran energi nasional meningkat pada tahun 2022, dengan pemanfaatan EBT dalam bauran energi nasional berkisar 12,3%.

Pemerintah pun tak memungkiri, meski meningkat, angka tersebut masih di bawah target 23%. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target 23% pada tahun 2025.

Selain itu, Indonesia juga memiliki tujuan jangka menengah untuk mengurangi emisi pada tahun 2030. Target awal sebesar 29% ditingkatkan menjadi 31,9% kontribusi mandiri dan 43,2% dengan dukungan internasional.

Dari segi emisi, sektor energi merupakan sektor terbesar kedua setelah sektor kehutanan. Sasaran pemerintah adalah mengurangi emisi sebesar 358 juta ton CO2 pada tahun 2030. Dalam jangka panjang, upaya kami bertujuan untuk mencapai emisi nol bersih (NZE) pada tahun 2060, dengan upaya internasional yang mendukungnya dengan lebih cepat

Oleh karena itu, penggunaan EBT telah menjadi salah satu program utama untuk mencapai hal ini di masa depan. jangka pendek, menengah dan panjang menjadi tujuan jangka panjang. Selain itu, diperlukan juga program lain seperti promosi penggunaan kendaraan listrik (Electric Vehicle /EV), pengenalan biofuel dan penerapan efisiensi energi.

Agenda Strategis

Dengan menjadi presiden ASEAN pada tahun 2023, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mendorong agenda strategis yang terbaik bagi kepentingan Indonesia.

Pertemuan Tingkat Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AECC) ke-22 diadakan pada tanggal 6 dan 7 Mei 2023 di Jakarta. Pertemuan tersebut dalam rangka persiapan pembahasan KTT ASEAN ke-42 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 10 dan 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya terkait isu-isu sektor perekonomian (economic pilar). ). . ).

Pada kesempatan ini, para Menteri sepakat untuk mendukung dua dokumen yang diprakarsai oleh Indonesia untuk diadopsi oleh para Kepala Negara pada KTT ASEAN ke-42, termasuk Deklarasi Para Pemimpin ASEAN untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik regional, yang akan menjadi panduan kolaborasi dan kerja sama untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik yang aman, efisien, dan berkelanjutan di kawasan.

Pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ASEAN telah sepakat untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dan menjadi bagian penting dalam rantai pasok global, sehingga hilirisasi industri menjadi penting.

KTT ASEAN ke-42 juga mengadopsi Deklarasi Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik Regional, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pernyataan tersebut berbunyi: Para pemimpin mengatakan bahwa ASEAN berkomitmen untuk membangun ekosistem kendaraan listrik regional yang melibatkan semua negara anggota. Seluruh negara anggota ASEAN mendukung penerapan agenda kendaraan listrik dan pengembangan industri kendaraan listrik di negara-negara ASEAN.

Selain itu, para pemimpin berkomitmen untuk membangun ASEAN sebagai pusat manufaktur global untuk industri kendaraan listrik guna mendukung pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan ruang kebijakan negara-negara anggota ASEAN dalam memanfaatkan keunggulan komparatif.

Presiden Jokowi mengatakan perkiraan pasar kendaraan listrik di Indonesia akan mencapai $2,7 miliar pada tahun 2027. Indonesia memiliki 23% cadangan nikel dunia dan sedang mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik dari hulu hingga hilir.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi mobil listrik menjadi 600.000 unit dan 2,45 juta sepeda motor listrik per tahun pada tahun 2030, yang berarti pengurangan total emisi karbon dioksida sebesar 3,8 juta ton.

Baca juga : Rekomendasi Mainan Untuk Anak Perempuan Umur 9 Tahun

Untuk program penggunaan kendaraan listrik, Indonesia juga menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan darurat bagi aparat keamanan, delegasi dan kepala negara pada KTT ASEAN ke-42.

Total ada 395 mobil listrik dan 90 sepeda motor listrik. Kendaraan tersebut adalah BMW iX, Toyota bZ4X, dan Hyundai IONIQ 5. Selain kendaraan roda empat, ada juga sepeda motor listrik Type Zero yang diproduksi di AS.

Untuk menunjang fasilitas, PT PLN (Persero) juga menyediakan layanan pengisian ratusan kendaraan listrik melalui 108 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang disediakan.

Potensi EBT

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan kawasan ASEAN memiliki sumber daya EBT lebih dari 17.000 Gigawatt (GW) ) harus mempunyai tujuan untuk mempercepat transisi energi. Sedangkan untuk tujuan jangka pendek, pangsa EBT dalam bauran energi diharapkan mencapai 23% dan pangsa EBT dalam kapasitas pembangkitan diperkirakan mencapai 35% pada tahun 2025, sesuai dengan Rencana Aksi ASEAN untuk Kerja Sama Energi (ASEAN Action Plan for Cooperation Energy). APEC).

Mewujudkan Energi Bersih

Terkait target jangka menengah, Nationally Prepared Contributions (NDCs) tahun 2030 diharapkan sejalan dengan target penurunan emisi gas rumah kaca masing-masing negara ASEAN. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah mencapai NZE sekitar tahun 2050. Ia juga meminta seluruh anggota ASEAN untuk mendeklarasikan target NZE pada Pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-41 pada Agustus 2023.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerja sama dan kerja sama yang kuat antar negara-negara ASEAN untuk meningkatkan penggunaan EBT secara besar-besaran, mengembangkan teknologi bersih, mengembangkan rantai pasokan regional yang berkelanjutan dan mempercepat transfer teknologi, pengetahuan dan keterampilan antar negara. negara-negara ASEAN.

Selain itu, dukungan finansial dari negara-negara maju dan lembaga keuangan global seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) juga diperlukan.

Kolaborasi

Institute for Essential Services Reform (IESR) percaya bahwa Indonesia akan mendorong kerja sama menyusul keberhasilan agenda transisi energi di G20 dapat antara Negara-negara ASEAN mencapai transisi energi yang sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris dan melakukan upaya bersama untuk memperkuat ketahanan dalam mengatasi berbagai ancaman dan dampak perubahan iklim. melalui pembangunan berkelanjutan.

ASEAN sendiri memiliki ASEAN Working Group on Climate Change/AWGCC dan ASEAN Working Group on Forests and Climate Change/AWGFCC) dan ASEAN Energy Cooperation ASEAN. Namun, untuk mencapai tujuan perubahan iklim dan pengembangan energi terbarukan memerlukan upaya lebih lanjut dan kolaborasi antar kelompok kerja, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas lintas batas untuk meningkatkan kontribusi mereka di kawasan.

IESR percaya bahwa Indonesia dapat memenuhi perannya sebagai Keketuaan ASEAN untuk memberikan ruang bagi masyarakat sipil di tingkat regional untuk terlibat dalam proses agenda Keketuaan pada tahun 2023, khususnya dalam isu energi dan iklim.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan hal ini menunjukkan bahwa ASEAN merupakan kawasan yang menjanjikan, terutama dalam hal investasi, karena salah satu organisasi regional tersebut menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7% pada tahun 2023. Permintaan global yang lemah diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023. bidang energi terbarukan.

Memanfaatkan peran kepemimpinannya di ASEAN, Indonesia yakin dapat mendorong dan mendukung organisasi masyarakat sipil di ASEAN untuk fokus pada transisi energi dan memulai kerja sama konkrit dalam waktu dekat, dan mereka dapat bersama-sama berkontribusi dalam proses percepatan energi. transisi.

Namun, Arief Rosadi, koordinator proyek Proyek Diplomasi Iklim IESR, mengatakan bahwa ASEAN belum memiliki saluran formal di mana masyarakat sipil dapat menyampaikan aspirasinya, khususnya mengenai isu-isu iklim dan energi. Untuk itu, Indonesia harus memimpin ASEAN dalam menciptakan ruangyang inklusif dan konstruktif bagi masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan regional.

Langkah nyata yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan meningkatkan intensitas komunikasi antar masyarakat sipil di kawasan untuk berbagi informasi dan perkembangan terkini di setiap negara mengenai isu energi dan iklim. Tujuannya adalah untuk memperkuat solidaritas dan rasa memiliki ASEAN sebagai satu kawasan bersama.

Melalui Presidensi ASEAN tahun 2023, hal ini diharapkan dapat berdampak pada cita-cita Indonesia untuk menjadi negara pengguna EBT. Untuk itu, tentunya diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat agar EBT dapat terlaksana dengan cepat.